badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk mengambil kesimpulan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyampaikan, kelemahan tersebut antara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tak dilaksanakan melalui baik serta keberadaan perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko penduduk miskin belum membeli pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tidak tercakup dalam program jamkesmas dan jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 dan 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing perut - Melangsingkan Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing perut
menurut dia, kelemahan itu bisa menganggu tujuan situs jamkesmas juga jamkesda agar mengikuti hak penduduk miskin dan tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan penduduk pada pilihan properti sakit milik pemerintah dan menemukan adanya ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 properti sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud dan telah efektif di membangun pelayanan obat di instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi dan belum mengikuti lokasi semua tahapan.
selain tersebut, masih banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, juga rawat jalan dan tak sesuai standar makanya pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, alami, efisien juga terjangkau oleh karenanya rumah sakit publik mesti berbenah supaya memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tidak ada warga yang tak dapat dilayani melalui bagus dengan rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit pada semua indonesia.