indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik langsung mengeluarkan peraturan filter dana kampanye, menarik supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya sejak parpol dinyatakan lulus verifikasi, aturan tersebut dikeluarkan namun hingga kini belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan pada antara di jakarta, jumat.
dia menilai peraturan itu berguna karena parpol wajib melaporkan serta melaporkan dana kampanyenya, selain supaya memperjelas klausul tentang dana kampanye bersifat publik dalam undang-undang.
misalnya perihal rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan membuat pelaporan dana kampanye makanya objeknya bukan cuma parpol, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia apabila dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan dengan begini pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan catatan sesungguhnya, maka keluar masuk dana kampanye merupakan tak terkontrol.
jangan hingga dana dari tindak pidana masuk supaya pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi dan mengatur rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka juga dilaporkan pembukuannya pada peraturan kpu tentang dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik 2012.